Website Resmi Desa Sebatu

SEBATU – Pemerintah Desa Sebatu menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum bertajuk “Antisipasi dan Konsekuensi Tegas Terhadap Pelaku Bullying” pada Senin, 9 November 2026. Berlangsung di Ruang Rapat Kantor Perbekel Sebatu mulai pukul 09.00 WITA, forum edukasi ini menghadirkan narasumber ahli dari Fasilitator Daerah DRPPA Kabupaten Gianyar dan Kasikum Polres Gianyar. Sebanyak 31 siswa yang merupakan pengurus OSIS SMP N 2 Tegallalang hadir sebagai peserta utama untuk dibekali pemahaman hukum pencegahan perundungan.


Dorong Pengurus OSIS Jadi Agen Pencegahan Bullying

Kegiatan diawali dengan pembukaan resmi oleh Sekretaris Desa Sebatu, I Gede Bawa Sujana, S.Sos., M.I.Kom., didampingi Perbekel Sebatu I Wayan Tangsi Asrama dan Ketua BPD Sebatu I Made Adnyana. Dalam sambutannya, Pemerintah Desa Sebatu menegaskan pentingnya membekali generasi muda agar mampu membentengi diri dan rekannya dari segala bentuk kekerasan.

Sekretaris Desa Sebatu menjelaskan bahwa keterlibatan jajaran pengurus OSIS sangat strategis untuk menyebarluaskan edukasi anti-perundungan di lingkungan sekolah.

“Penyuluhan hukum ini dilaksanakan agar siswa mengetahui dan mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan bullying, sehingga perwakilan dari siswa SMP N 2 Tegallalang dapat memberitahu dan menyosialisasikannya kepada teman-temannya,” ujar I Gede Bawa Sujana.

Sementara itu, Perbekel Sebatu I Wayan Tangsi Asrama meminta para peserta untuk menjadi teladan positif di tengah masyarakat dan lingkungan sekolah.

“Kami berharap siswa-siswi SMP N 2 Tegallalang tidak melakukan tindakan bullying terhadap teman-temannya, baik di sekolah maupun di banjar,” tegas I Wayan Tangsi Asrama.


Penegakan Hukum dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum

Ancaman Pidana Pelaku Perundungan

Dalam sesi pemaparan materi pertama, Kasikum Polres Gianyar I Ketut Widiartha, S.H., membedah aspek hukum serta sanksi pidana yang membayangi pelaku perundungan. Pelaku perundungan fisik atau kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 76C dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana hingga 3 tahun 6 bulan penjara atau denda Rp72 juta. Selain itu, tindakan pengeroyokan secara bersama-sama terancam Pasal 170 KUHP dengan sanksi hingga 5 tahun 6 bulan penjara.

Untuk tindak perundungan siber (cyberbullying), pelaku dapat dikenakan Pasal 27A UU ITE. Namun, bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berusia 12 hingga 18 tahun, proses hukum mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini mengutamakan upaya diversi dan keadilan restoratif (restorative justice) guna pemulihan korban tanpa mengabaikan masa depan anak.

“Hukum ditegakkan agar desa aman dan masyarakat sejahtera. Tujuan hukum adalah memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat,” terang I Ketut Widiartha.


Kenali Bentuk, Faktor Penyebab, dan Dampak Perundungan

Enam Bentuk Perundungan dan Pemulihan Korban

Narasumber kedua dari Fasda DRPPA Kabupaten Gianyar, I Wayan Sugita, S.H., memaparkan enam penggolongan perilaku perundungan yang wajib diwaspadai. Bentuk-bentuk tersebut meliputi perundungan verbal, fisik, sosial, siber, psikologis, hingga perundungan bernuansa seksual.

Sugita menjelaskan bahwa perilaku perundungan kerap dipicu oleh pola asuh otoriter di rumah, pengalaman menjadi korban di masa lalu, dorongan mencari popularitas, hingga minimnya empati. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan mental dan prestasi akademik korban, tetapi juga memicu perilaku agresif pada pelaku serta rasa cemas pada saksi.

“Stop bullying: berani peduli, berani melindungi! Pencegahan perundungan memerlukan sinergi utuh antara lingkungan keluarga, sekolah melalui TPPK, hingga pemerintah dan masyarakat,” pungkas I Wayan Sugita.


Komitmen Desa Sebatu Mewujudkan Lingkungan Ramah Anak

Penyuluhan hukum yang diinisiasi Kasi Pelayanan Desa Sebatu Ni Made Limbur ini ditutup dengan sesi foto bersama dan penegasan komitmen kolaborasi. Pihak Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas dipastikan terus menjalankan langkah preemtif dan preventif berupa edukasi rutin ke sekolah-sekolah di wilayah Desa Sebatu.

Pemerintah Desa Sebatu berharap edukasi hukum ini menjadi benteng kokoh dalam mencegah kasus kekerasan anak di lingkungan sekolah maupun banjar. Dengan sinergi aparatur desa, kepolisian, dan pengurus OSIS, Desa Sebatu optimistis mampu mewujudkan lingkungan belajar yang aman, harmonis, dan bebas dari perundungan.


Berita ini disiarkan secara resmi melalui Laman Informasi Publik Desa Sebatu desasebatu.id sebagai bentuk transparansi dan edukasi hukum bagi masyarakat desa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *